Komputer di Pemerintahan (E-Government)
E-Government
The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai:
E-government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agen
pemerintahan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai
kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak
yang terkait dengan pemerintahan.
Definisi lain dari referensi lain: electronic government, or
“e-government,” el-government adalah merupakan proses transaksi bisnis
antara public dan pemerintah dengan menggunakan system secara otomatis
dan jaringan internet, yang mengarah pada word wide web) e-government
adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ict) untuk
mempromosikan pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang
efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses
informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih
bertanggungjawab kepada masyarakat.
Melihat dari dua pengertian di atas saya menyimpulkan, e-government
adalah semua kegiatan penyelenggaran pemerintahan yang berbasis
elektronik untuk memaksimalkan fungsi kerja pemerintahan dan memberikan
transparansi kegiatan pemerintahan kepada masyarakat luas.
Tujuan E-Government
- Memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur, sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri.
- Membentuk hubungan:
- – G2C (Governmet to Citizen)
- – G2B (Government to Business)
- – G2G (Government to Government)
Manfaat Umum E-Government
Peningkatan hubungan antara:
- Pemerintah
- Pelaku bisnis
- Masyarakat umum
Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara
berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling
curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
Aplikasi Komputer di Government
- Aplikasi kepegawaian
- Aplikasi di pemerintahan daerah
- Aplikasi Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
- Aplikasi perpajakan
- Aplikasi pertanahan, dll.
Jenis Layanan E-Government
Layanan e-Gov yang terintegrasi dapat dipilah dalam tiga level, yaitu:
- Publikasi, pemerintah secara transparan mempublish ke website segala macam informasi, kebijakan, prosedur, aturan perundangan, aktivitas pemerintahan dsb.
- Interaksi, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah melalui media web maupun email, sebagai upaya mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembangunan daerah, tentunya hal ini sangat sejalan dengan semangat otonomi daerah.
- Transaksi, pemerintah mengikutsertakan masyarakat secara terbuka untuk bertransaksi dengan pemerintah, misalnya dalam hal lelang maupun tender online, lebih jauh lagi pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dengan investor untuk melakukan kegiatan e-business.
Kunci Sukses E-Government
- Pemanfaatan ICT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan:
- Penggunaan Internet
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- Sistem Dokumentasi ElektronikPembangunan Basis Data Terintegrasi
- akses jaringan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat baik medianya (PC,PDA, Mobile Phone dll) maupun tempat aksesnya (Kantor, Kampus, Fasilitas Pemerintah, Warnet, Warintek, dll).
- kepemimpinan pemerintah dan industri dalam mengusahakan e-government dan e-business.
- kekuatan hukum dalam melindungi hak intelektual.
- ketersediaan tenaga kerja yang mendukung e-business.
- iklim e-business.
ICT hanyalah sebatas tools, namun yang terpenting dari e-government
adalah perubahan paradigma, dari Government Centric menuju Customer
Centric sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat.
HAMBATAN DALAM E‑GOVERNMENT
- Masalah Pendanaan
- Sudah tersedia dana, tapi belum tahu bagaimana memanfaatkannya
- Sudah tersedia dana, perencanaan penggunaannya masih semrawut
- Dana yang sudah dikeluarkan tidak tepat sasaran
- Alokasi dana kurang proporsional
- Perlu metoda untuk optimalisasi dana
- Sarana fisik: perangkat hardware, Jaringan telekomunikasi, fasilitas IT lainnya
- Sarana non-fisik:
- Perangkat peraturan dan perundang-undangan
- Kebijakan
- Agar proses pelayanan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
- Agar proses berjalan secara seragam
- Agar ada prosedur operasional yg stabil
- Agar terjadi keunikan dalam identifikasi data dan kemampuan penelusuran data
- Agar integrasi e-government secara nasional dapat berjalan dengan lancar
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kultur berbagi belum ada.
- Kultur mendokumentasi belum lazim.
- Tempat akses yang terbatas.
Kesimpulan
Dengan di gunakannya teknologi komputer di dalam pemerintahan,
artinya komputer memiliki peran penting dalam bidang tersebut. Dengan
adanya electronic government, pemerintah dapat lebih mudah melakukan
berbagai macam kegiatan pemerintahan. Dengan segala informasi yang dapat
di lihat oleh masyarakat, kegiatan pemerintahan akan lebih transparan
dan membuat masyarakat menjadi lebih percaya terhadap fungsi
pemerintahan.